badan pengelola aset daerah. Si. badan pengelola aset daerah

 
Sibadan pengelola aset daerah  KETIGA : Keputusan Kepala “NAMA PD/UKPD” ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Penulis Materi : - Adam Nugroho Agenda. Kapten A. (031) 5312144 Psw. Salah satu dari pelayanan publiknya adalah Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah. Informasi Belum Terisi . ASET TETAP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Muhammad Ridwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasoin Jl. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021. E-mail:. Selamat Datang di Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. K. Sortir Berdasarkan Go. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi. BPKAD Kab. Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. Pengumuman Penjualan Gedung Bangunan Rusak Berat pada UPTD BP3MBTP, SMK 1 Kasihan dan SLB 1 Bantul. The research result from the management of fixed assets (land) on BPKAD unfortunate city showed that the result is still not effective because of BPKAAD are the institution which still newly formed so the implementation of the. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru, struktur organisasi dan gambaran umum aktivitas perusahaan. Keuangan dan Aset KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Dra. yang menjadi objek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju dengan melakukan wawancara terhadap tujuh orang informan yang dilaksanakan dari bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021. Sebagaimana Visi Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan “ Sumatera Selatan Maju Untuk Semua’’. 19750725 201001. Ekonomi . . pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Selama Dua. ALAMAT SKPD. PROFIL. Pangkat Pimpinan. ABSTRAK: Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang berkapasitas hukum rasional, proposional, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa penataan organisasi. fasilitasi penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA BADAN a. 4) 🎯 - BPKAD NTB. kepala badan pengelolaan aset daerah. Selasa (12/11), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat. 8 kata barang atau properti sering menjadi sebutan lain guna memberi status hukum yang lebih jelas, yaitu real estate dan real. go. Klandasan Ulu Kec. pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini pengelolaan aset daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga pengelolaan aset daerah belum bisa berjalan dengan optimal. Sos. Pemkot Tangsel Gelar Peringatan Hari Anak Nasional. KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Alamat : Jalan Teuku Umar No. Sumsel mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (SIAP SUMSEL) dalam Read more. dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan kewenangan masing-masing. kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Abstract: The Strategy Management Optimization Local Asset to Increase Revenues (Study on Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Batu City). D. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: DASAR HUKUM. Peta Lokasi. APBD 2016; APBD 2017; APBD 2018; APBD 2019;. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah BAB I PENDAHULUAN 1. Addendum Kontrak Aset di Gili Trawangan. Dana Bergulir adalah dana milik Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman. Slamet Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sultan Hasanuddin,Kompleks Kantor Bupati Pangkep: 0410 - 21116: Visit: 5:Analisis Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 17 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari) Anik Wuriasih Yustina Erti Pravitasmara Dewi FOKUS EKONOMI Jurnal Ilmiah Ekonomi P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991 Acredited: SK No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan. Pemprov Banten Pastikan Kebutuhan Wajib Terakomodasi di Perubahan APBD 2022. 000 Penatausahaan Barang Milik daerah Jumlah Data Belanja Modal 140. Pengelolaan Aset Daerah, dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Yth. Visi, Misi dan Nilai BPKD Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022. . Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2018. *** Tulisan ini ditulis pada bulan Mei 2016,. . Alhamdulillah. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Klarifikasi Pelaksanaan APBD Kab. NIP. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan. “Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif, dan berkelanjutan” Dalam misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 3 (tiga) pokok juga, sebagai berikut. Galeri Spanduk. Badan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset yang menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Bapak Slamet, AK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/76 Tahun 2023 dilantik menjadi Anggota Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Jawa Tengah. Untuk melakukan download dalam bentuk format xls, xml, dan csv, jika anda menggunakan Google. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan. Website Resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. DASAR HUKUM ORGANISASI. 197410031993111 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Jaya, SE, MM KASI NIP. selengkapnya. Zona Integritas menuju Reformasi Birokrasi WBK & WBBM BPPKAD Kota Kediri. co. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Buku Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah tahun 2021 ini dapat kami susun. go. 1. Fax. Menurut Kasman Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD ) pada tahun 2017 jumlah pengelola keuangan daerah yang dihadapi Kabupat en Majene sebagai berikut: (1) P endapatan asli daerah mengalami kekurangan sehingga di Kabupaten Majene mengalami defisit (2) berharap pengelola wilayah mendapatkan bantuanKeputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1106 Tahun 2019 tanggal 8 Juli Tahun 2019. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Pemprov Banten Serahkan LKPD Tahun 2021 Lebih Awal. Si. Raya Padang Ratu No. Berita Terbaru. Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 8. Tahun 2011, 2013 dan 2014 Kota PariamanDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan; pembinaan teknis. pdf. go. Kapten Arivai No. 061-6. Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Drs. xlsx Author: LENOVO Created Date:Kedudukan. Jakarta, 12 April 2023. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan perangkat pengelola keuangan daerah. BPKAD SELENGGARAKAN RAKOR BENDAHARA SE-KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirohmanirohim Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tipe Dokumen. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah DaerahRENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022 Rencana Aksi Output Kegiatan Target Sub Kegiatan Anggaran Output Sub Kegiatan Target Tahapan Kegiatan 23. KETIGA : Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Manajemen Aset. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD memiliki tugas pokok sebagai sebagai penunjang pelaksanaanBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pasal 4 (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. com Diterima:11 Februari 2021, Disetujui: 14 April. 000. a. Ak) Program Studi Akuntansi Oleh : N A M A : NASTASYA DIAN PRAHASKI N P M : 14 051 70485 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI. Tugas badan meliputi: Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah; Melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dan fungsi akuntansi keuangan daerah; Melaksanakan fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Membantu pengelolaan. 10. a. Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Struktur Organisasi Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Realisasi. Laporan Kinerja mencakup seluruh prinsip pengelolaan keuangan serta perencanaan kinerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah: d-iv stan: 2: rudi nugroho, se, mm nip. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset. 2022. Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai tahun 2015. Jul 11. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. 19640614 199003 2 006 Bondowoso, Januari 201 9 SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dra. Waktu PKL dilaksanakan selama dua bulan, terhitung dari tanggal 1 Agustustus 2019 – 1 Oktober 2019 di Bagian Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. Informasi Ringkasan DPA SKPD PEMDA DIY TA 2023. 16 Januari 2020 WIB. Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut: Gambar I. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan. Sistem pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak digunakan sendiri dan bertujuan untuk pemasukan kas daerah. BPPKAD KABUPATEN REMBANG. Ida Bagus Ngurah Arda. OM SWASTYASTU. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 54 Table 3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Pergub DIY No. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bantul kembali masuk dalam jajaran. 2. 76 Tahun 2018 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. III Kuala Kencana - Timika - Papua Telpon : 0811 4900 700 Email : info@mimikakab. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KEJAKSAAN TINGGI SULTRA KUNJUNGAN KERJA DI KAB. 138, Kotabaru, Kec. Untuk mendukung terwujudnya visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) III. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan/Kas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset Kabupaten Asahan. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019. by BPPKAD Kota Kediri 30/11/2019 03:17 PM. Aset bergerak, misalnya 11 Tahun 2001 melalui Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu berkewajiban untuk melakukan tata kelola aset sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Analis Penganggaran. go. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan. Rabu, 29 Desember 2021 | 2 tahun yang lalu. About US. 2. Kepala Badan/Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Akrual (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu Tahun 2014)”. (2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan. id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 9 B. Badan Pengelolaan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. . 15. SANTOSO, SE. Wahidin Sudirohusodo No. 1. id; 0542-421600 ext. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dipunyai oleh suatu. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Journal Publicuho ISSN2621-1351. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. 197102241997031004. Penggunausahaan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan maslah hukum ini. Si. Presentase SILPA terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang. CARA SETTING TANGGAL CETAK DPA SKPD DI SIPD KEMENDAGRI - SIPD NTB. Primary Menu . Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah yang patut penting dijadikan kajian dalam tindakan-tindakan untuk memecahkan. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Klasifikasi. 28 Agustus 2020 WIB. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BURU. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat; k. 51 Palembang Sumatera Selatan 30127. Sekretariat 28 Sepember 2023 . Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: a. kinerja yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.